, JAKARTA –
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi tidak mau dicadangkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
Justru itu ia mengirimkan sinyal untuk memimpin sebagai Ketua Umum di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Eks Gubernur Jakarta tersebut menyebut ada banyak figur luar biasa di PPP dengan kualifikasi dan keahlian yang tak perlu dipertanyakan lagi.
Menurut saya dari dalam PPP, ada banyak calon untuk menjadi Ketua Umum yang jauh lebih berkualifikasi, dengan kemampuan dan keahlian serta memiliki pengalaman yang cukup. Ada begitu banyak pilihan,” ungkap Jokowi saat berbicara dengan wartawan pada hari Jumat, 6 Juni 2025.
Jokowi juga menyatakan bahwa dia masih ingin tetap berada di PSI, walaupun secara resmi belum ada pengusulan dirinya menjadi Ketua Umum Partai itu.
“Saya hanya di PSI,” katanya.
Saat dimintai pendapat tentang potensi dirayu oleh partai lain, Jokowi hanya memberikan jawaban yang sederhana.
“Belum tahu, di PSI pun, bahkan belum diajukan sebagai calon,” katanya singkat.
Ideologi Lebih Nyambung
Dipandang bahwa Jokowi akan lebih sesuai jika bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daripada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Evaluasi tersebut diutarakan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskaro, yang mengatakan bahwa keseragaman dalam hal ideologi merupakan alasan terpenting untuk kerjasama antara Jokowi dan partainya saat ini yang diketuai anaknya, Kaesang Pangarep.
“Kemungkinannya lebih tinggi bagi Jokowi untuk bergabung dengan PSI lantaran keseragaman dalam ideologi,” ujar Agung kepada , Jumat (30/5/2025).
Menurut Agung, Jokowi datang dari Partai Nasionalis PDI Perjuangan yang dalam hal ideologi lebih sejalan dengan PSI daripada PPP yang memiliki orientasi keagamaan.
Ketika Jokowi bergabung kembali ke dalam dunia partai setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden, ini merupakan taktik cerdas untuk mempertahankan jejak politik serta pewarisannya di pemerintahan, mirip dengan apa yang telah dicapai oleh Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Secara ideal, Jokowi harus bergabung dengan sebuah partai seperti halnya SBY dan Mega untuk memelihara dampak serta warisan dari pemerintahan yang telah dilaluinya,” jelasnya.
Baru-baru ini, nama Jokowi sering disebut-sebut dalam kaitan dengan berbagai partai politik, tidak hanya PSI tetapi juga PPP. Bahkan, nama Jokowi pernah menjadi salah satu kandidat untuk posisi Ketua Umum PPP.
Ade Irfan Pulungan, sebagai ketua Majelis Syuro PPP, mengusulkan agar Jokowi menjadi pemimpin PPP. Usulan tersebut menurutnya timbul dengan sendirinya dari dalam partai berdasarkan hubungan dekat yang sudah terbentuk sepanjang dua masa kepresidenan Joko Widodo.
“Beberapa nama telah mulai dikenal, termasuk karena hubungan dengan teman-teman dari PPP selama 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi, di mana terjadi banyak komunikasi, dialog, serta diskusi, sehingga muncullah nama beliau tersebut,” jelas Irfan saat berbicara dengan para reporter pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.
Dia menyebutkan, walaupun PPP tidak mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014, Jokowi masih memberikan kesempatan kepada partai bergambar Ka’bah tersebut agar ikut serta dalam tim kabinernya.
“Meskipun pada tahun 2014, PPP tidak memberikan dukungan kepada beliau dalam Pemilihan Presiden, namun PPP tetap dihargai dan dipandang dengan hormat. Bahkan mereka menjadi bagian dari kabinetnya, serta menyatakan dukungan untuk tahun 2019,” terangkan Irfan.
Kriteria untuk Menjadi Ketua Umum PSI
Beni Papa, Sekretaris dari Komite Panduan (SC) Pemilihan Umum PSI, menguraikan berbagai kriteria yang perlu dipatuhi agar dapat mendaftarkan diri sebagai calon presiden PSI.
Syarat tambahan adalah harus menjadi anggota PSI yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Anggota (KTA). Selain itu, mereka juga perlu memperoleh dukungan setidaknya dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.
“Calon ketua umum yang ingin mendaftar untuk posisi ketua umum partai PSI harus menyertakan surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia,” ungkap Beni pada konferensi pers sebelumnya.
Syarat-syarat dasarnya adalah harus sehat secara fisik maupun mental; tidak pernah terlibat atau tengah melaksanakan praktek diskriminatif, kekerasan di lingkungan keluarga, serta perilaku menghinai martabat manusia lainnya; selain itu juga wajib bersetia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Pada sisi lain, prosedur registrasi bagi para kandidat untuk posisi presiden akan dimulai mulai tanggal 13 Mei 2025 dan berakhir dengan pengumuman nama-nama kandidat presiden pada tanggal 18 Juni 2025.
“Hingga tanggal 13 Mei prosesnya masih berlanjut hingga 18 Juni dan pada saat itu juga akan diumumkan kandidat untuk posisi ketua umum,” jelas Beni.
Berikutnya, dari tanggal 19 Juni 2025 hingga 11 Juli 2025, para kandidat ketua umum PSI akan mengawali masa kampanyenya.
“Kami juga akan menyusun Daftar Pemilih Tetap pada 10 Juli 2025, sehingga di hari itu pula kita akan merilis Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan umum partai politik PSI,” katanya.
Selanjutnya dari tanggal 12 Juli sampai dengan 19 Juli tahun 2025, akan dilaksanakan tahap pemungutan suara melalui sistem online yang dijalankan oleh para anggota PSI menggunakan metode e-voting.
“Terakhir, pengumuman tentang hasil pemilihan umum partai PSI direncanakan untuk disampaikan pada tanggal 19 Juli 2025, yang kebetulan bersamaan dengan kongres parti PSI yang bakal digelar di Solo, Jawa Tengah,” tandasnya.
Leave a Reply