Jakarta Media Online Sultra – Keputusan larangan mudik Lebaran tahun 2021 oleh pemerintah dinilai tidak konsisten, sehingga roda ekonomi jadi taruhan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, titik parah pengaruh larangan mudik pada maju mundurnya kebijakan pemerintah.

Kebijakan plinplan pengaruhi ekspektasi dunia usaha, terutama sektor khusus yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan waktu mudik diperbolehkan,” ujarnya lewat pesan singkat kepada Media Online Sultra , Minggu (28/3/2021).

Misalnya, kata Bhima, sektor otomotif sudah sanggup disc. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), lantas genjot produksi.

“Namun, tiba- tiba kebijakan berubah, itu rancangan sanggup buyar semua. Pendapatan di sektor transportasi pun mengalami tekanan pastinya,” katanya.

Lebih rinci, dia menambahkan, memandang data di 2019 pada waktu mudik lebaran, sektor transportasi sanggup menyumbang besar pada perkembangan domestik bruto (PDB).

“Dampak sektor transportasi ke PDB harga berlaku sampai Rp 220,6 triliun. Angka ini relatif lebih tinggi dibanding kuartal sebelum peristiwa mudik,” pungkas Bhima.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai pemerintah terlampau dini mengambil keputusan larangan mudik.
Sebab, pada pekan lantas Menhub Budi Karya Sumadi sempat menjelaskan bahwa tak ada larangan mudik di tahun ini.

“Terlalu dini melarang mudik sedang menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini. Jadi kenapa tumpang tindih? Harusnya disiapkan pernah ketentuan yang pasti dan solusi apa untuk pelaku transportasi kalau mudik itu dilarang,” ujar Shafruhan Sinungan waktu dihubungi Media Online Sultra, Sabtu (27/3/2021).

Shafruhan menambahkan, alangkah baiknya pemerintah selalu membolehkan mudik bersama syarat prokes Covid-19 diperketat. Sebab, kalau pelarangan mudik ditetapkan bakal mengakibatkan ekonomi jadi runtuh.
Ia mengutarakan sudah banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan pertalian kerja (PHK), sampai pemotongan gaji sopir demi menjaga armada sehingga selalu laik jalan.

“Kami banyak terima keluhan kalau mudik tahun ini dilarang bakal banyak kembali yang di-phk. Karena tak enteng untuk sanggup normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah terasa berbenah kembali untuk bangkit.

Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti bakal jadi menjerit,” mengetahui Shafruhan
Shafruhan menyarankan sehingga pemerintah lebih bijak di dalam menyikapi aktivitas mudik. Sebab, mudik sanggup dijadikan momentum perbaikan ekonomi terutama di kampung-kampung.

“Mudik itu biar setahun sekali tetapi dampaknya besar sekali lebih-lebih skalanya nasional. Aktivitas bisnis dan perputaran duwit terlampau terpengaruh banyaknya mobilitas penumpang dan moda transportasi yang bergerak. Kalau aktivitas orang lambat, ekonomi tidak pasti termasuk macet,” kata dia.

Untuk itu, ia terlampau berharap mudik sanggup jadi peristiwa untuk menggerakkan keadaan yang terpuruk. Shafruhan menjelaskan bahwa mudik sanggup membuahkan perputaran duwit berasal dari kota ke desa.

“Sangat positif sekali kalau mudik selalu berjalan. Karena bakal banyak desa yang bakal terdampak secara rill berasal dari mudik dan meningkatkan ekonomi,” tutup Shafruhan.
Pemerintah mengambil keputusan untuk menghapus aktivitas mudik pada Idul Fitri pada tahun 2021.

Menanggapi perihal itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, pemerintah perlu lebih tegas berkenaan ketentuan tersebut.
Menurutnya, jangan sampai ketentuan justru dibikin tetapi tak memiliki tindakan yang tegas.

Terlebih, ancaman gelombang ke-2 sanggup saja berjalan di peristiwa mudik Lebaran tahun ini.

“Sebaiknya pemerintah perlu tegas memberlakukan larangan mudik lebaran untuk mencegah penularan Covid-19 gelombang kedua,” kata Agus Taufik waktu dihubungi Media Online Sultra, Jumat (26/3/2021).

Agus termasuk menilai, kalau ketentuan larangan mudik itu tak dibarengi bersama tindakan tegas hanya bakal membuang-buang anggaran APBN.

Selain itu, ia mengatakan, bahwa vaksinasi yang dilaksanakan waktu ini tidak menjamin seseorang yang bakal mudik kebal bakal virus Corona.

“Negara sia-sia membuang APBN yang besar kalau rakyat tidak patuh pada kerumunan sosial waktu mudik,” ucap Agus.

“Vaksin hanya meningkatkan kekebalan tubuh tetapi tidak mengurangi proses penularan Covid,” tegasnya.
Pemerintah menghapus aktivitas mudik pada tahun ini dikarenakan tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengutarakan peningkatan angka Covid-19 berjalan sesudah libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, angka Bed Occupancy Rate akibat tingginya pasien Covid-19 termasuk jadi penyebab ditiadakannya mudik pada tahun ini.

“Termasuk tingginya BOR tempat tinggal sakit. Sehingga diperlukan beberapa langkah tegas di dalam mencegah perihal berikut terulang kembali,” tutur Muhadjir.

“Pemerintah sudah melakukan program-program untuk menanggulangi covid 19 seperti seperti PSBB, PPKM, dan pembuatan proses sampai vaksinasi,” jadi Muhadjir.

Jatah Cuti Tetap Diberikan

Diketahui, Pemerintah mengambil keputusan untuk melarang aktivitas mudik pada Idul Fitri pada tahun ini.

Keputusan ini disita sesudah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.

“Maka ditetapkan bahwa pada tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujar Muhadjir di dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai pekerja mandiri.

“Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri BUMN karyawan swasta, maupun pekerja berdiri sendiri dan termasuk seluruh masyarakat,” ucap Muhadjir.

Meski begitu, pemerintah selalu memberi tambahan jatah cuti Idul Fitri sepanjang sehari. Namun masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halaman.

“Cuti bersama Idul Fitri selalu satu hari selalu ada tetapi tidak boleh ada aktivitas mudik,” pungkas Muhadjir.

 

 

By toha