Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, bersumpah akan membayar semua biaya pembuatan akta notaris untuk mendirikan Koperasi Merah Putih (KPM) di setiap desa yang ada di Jabar.
Kepada para kepala desa (kades), Kang Dedi berharap mereka jangan khawatir tentang biaya untuk akta notaris karena seluruh pengeluarannya sudah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Untuk desa tersebut, tidak perlu khawatir tentang biaya akta notaris sebesar Rp14 miliar, bagi Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) ini bukanlah hal yang signifikan,” ujar Dedi pada acara sosialisasi KPM di Aula Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, 15 Mei 2025.
Orang yang dikenal sebagai Demul ini pun berharap bahwa seluruh pengawas kooperatif dapat menjaga kejujuran dalam menata perkoperasian. Anggota dari Partai Gerindra tersebut sebelumnya sudah memberikan saran kepada Menteri Desa untuk mendorong semua desa gunakan sistem pembayaran elektronik demi mengatasi potensi penyimpangan.
Saya menyarankan bahwa seluruh transaksi di KPM sebaiknya tidak menggunakan uang tunai melainkan transaksi digital. Sudah saya sampaikan kepada Menteri Desa untuk meneraplikan e-budgeting sepenuhnya. Uang tunai harus dilarang berada dalam laci desa atau pun koperasi, tegas Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut percaya bahwa implementasi sistem transaksi digital dapat memperkuat dan menself-sufficient-kan pembangunan desa. Menurut Dedi, KPM justru tidak akan merugikan desa, melainkan proyek bernama Kopdes Merah Putih ini membantu roda ekonomi di desa untuk terus berjalan.
“Sehingga uang akan berputar di desa, antara penduduk dan penduduk lain, sehingga KPM akan menjadi fondasi ekonomi bagi desa,” jelasnya.
Selanjutnya, Dedi bersumpah akan meningkatkan anggaran desa yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan kelompok sasaran tersebut.
“Jika Desanya ikut maju, nantinya akan ditambahkan anggaran untuk Desanya bersama dengan Gubernur,” jelasnya.
Leave a Reply