PIKIRAN RAKYAT –
Peringatan tegas muncul dari suatu komite spesialis PBB yang mengatakan bahwa dunia sekarat untuk melihat “Nakba baru,” ungkapan yang merefleksikan perpindahan besar-besar penduduk Palestina pada tahun 1948 ketika pembentukan negara Zionis Israel.
Pada pengumumannya hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, komite itu mengutuk tindakan Israel penjajah yang secara terbuka menyerang penduduk sipil Palestina di Gaza. Mereka mencurigai adanya upaya pembersihan etnik serta pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan.
Komite Spesialis PBB yang bertugas menyelidiki Tindakan Penjajahan Israel yang Berdampak pada HAM Warga Palestina dan Orang Arab lain di Daerah Terdidik mendokumentasikan bahwa perilaku Israel tersebut menciptakan “siksaan luar biasa” dan berpotensi memicu kembali tragedi buruk Sejarah Nakba.
“Israel secara berkelanjutan menimbulkan penderitaan yang amat sangat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah didudukiinya dan terus mengembangkan pengambilalihan lahan sebagai elemen dari ambisi kolonalisme jangka panjang mereka,” demikian tertulis dalam laporan komite itu.
Hancurkan Penduduk, Kontrol Wilayah: Skenario Kolonial Berencana
Kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa datang menyusul pengumuman Israel penjajah tentang rencana kontroversial untuk mengevakuasi sejumlah besar penduduk Palestina lapar dari daerah utara Jalur Gaza dan mentransfer mereka ke enam tempat pemukiman sementara.
Dalam cerita rakyat Palestina, tiap kali terjadi perpindahan paksa seperti ini bukan hanya menjadi masalah kemanusiaan saja, melainkan juga merupakan kelanjutan dari “Nakba” yang artinya adalah “bencana”, ketika sekitar 760.000 warga Palestina harus meninggalkan rumah mereka pada tahun 1948.
Berdasarkan komite tersebut, tindakan Israel penjajah ini bukanlah hal yang terpisah-sendiri. Kebijakan permukiman, evakuasi paksa, serta pemblokadian dianggap sebagai elemen dalam skema kolonialisme sistematis.
Prioritas utama pemerintah Israel adalah mengembangkan ekspansi koloni secara lebih besar,” demikian disebutkan dalam laporannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.
“Operasi keamanan dipakai sebagai alibi untuk penjagaan wilayah secara cepat, pengungsian besar-besaran, penyitaan, penghancuran, evakuasi paksa, serta pembersihan etnik, bertujuan untuk menukar masyarakat Palestina menjadi penduduk Yahudi,” imbuhnya.
Kebrutalan Terstruktur, Tortur dan Blokir Bantuan
Di luar deportasi paksa, badan PBB tersebut juga mengkritisi serius adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Israel kolonial terhadap rakyat Palestina dalam area yang diduduki. Kebrutalan ini tidak hanya bersifat fisikal, melainkan juga termasuk perlakuan diskriminatif dari segi psikologi dan seksual yang diyakini sebagai tindakan sistematik.
“Seperti disebutkan dalam kesaksian tersebut, telah diketahui bahwa penerapan penyiksaaan serta tindakan atau hukuman yang keras, tidak berperikemanusiaan, ataupun melecehkan martabat orang lain, termasuk kekerasan seksual, merupakan praktik rutin dari tentara dan satuan kepolisian Israel. Hal ini juga menyebar secara luas di penjara-penjara dan tempat penahanan militer mereka,” demikian laporannya.
“Teknik ini diinterpretasikan sebagai panduan yang menjelaskan cara-cara untuk menghinakan, melecehkan, serta menyebabkan rasa takut pada seseorang,” jelasnya menambahkan.
Yang lebih menusukan lagi, blokade lengkap oleh penjajah Israel terhadap bantuan humaniter menuju Gaza masih bertahan selama beberapa minggu. Kendaraan-kendaraan pengangkut bantuan yang mengantar pangan dan obat-obatan dibiarkan menunggak hanya sebagian kecil jarak dari warga yang kelaparan.
“Sangatlah tidak terbayangkan bagaimana suatu pemerintahan dapat mengimplementasikan peraturan sekejam itu sehingga izin diberikan bagi rakyatnya untuk lapar hingga meninggal, padahal truk-truk beras ada tak lebih dari beberapa kilometer jauhnya,” demikian kata komite tersebut.
“Namun, ini adalah realitas yang memprihatinkan untuk mereka di Gaza,” demikian katanya melanjutkan, seperti dilaporkan
Pikiran-Rakyat.com
dari Al Jazeera.***
Leave a Reply